Opini dan Artikel
Trending

PAPUA, OPM, DAN VERONICA KOMAN

Ketika saya duduk sebagai siswa SMP pada tahun 1961. pada buku Ilmu Bumi yang saya pelajari, disebutkan bahwa arti kata Papua, adalah “budak belian”, budak yang diperjual belikan. Hal itu masuk akal, karena pada saat itu, di sekitar tahun 1560-an memang sejumlah besar orang Afrika yang wajahnya mirip dengan orang orang Irian direnggut secara paksa oleh orang orang Barat, lalu dijual sebagai budak di Amerika, dan ketika pulau Irian ditemukan oleh orang orang kolonialis dari negeri Eropa. Mereka teringat Afrika dan budak yang dijual belikan. Bahkan pulau itu diberi nama Papua New Guinea, karena di Afrika ada bagian wilayah tersebut yang bernama Guinea, sekarang Guninea Bisau. yang beribu kota di Conacri.

Pada tahun 1963, ketika bagian Barat dari pulau tersebut yang dijajah oleh Belanda (New Guinea Barat), akhirnya direbut oleh Indonesia dan diperkuat oleh penentuan nasib sendiri, akhirnya kembali ke pangkuan Indonesia dengan nama resmi Irian Barat. Sejak semula bangsa Indonesia tidak setuju nama pulau Irian disebut Papua, karena maknanya adalah penghinaan untuk warganya bahkan jika kata Papua diartikan sebagai “orang yang hitam dan berambut kriting” pun tidak dapat diterima oleh akal sehat bangsa Indonesia. Tahun 1960­_an, adalah tahun penuh tantangan dan semangat revolusi 45 masih bergelora dengan kerasnya, maka setiap simbol atau gelaran yang berbau kolonialis harus diganyang atau dilindas atau dilinggis menurut istilah presiden Soekarno pada saat itu.

Frant Kaissiepo, gubernur Irian Barat pertama, atas kecintaannya dan penghormatannya pada orang Irian yang terdiri dari beberapa suku dan sub etnis mengusulkan nama Papua Barat harus diganti dengan Irian Barat, dan oleh presiden Soeharto akhirnya ditambahkan menjadi Irian Jaya. Nama Irian Jaya terus digunakan sampai tahun 2001, atau hampir 59 tahun lamanya.

Pada tahun 2001, nama provinsi Irian Jaya diubah lagi menjadi Provinsi Papua. Tidak jelas, apa alasan Presiden Gus Dur pada saat itu mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua, padahal menurut uraian di atas, kata Papua, mengandung konotasi  buruk dan cendrung sebagai penghinaan. Mungkin presiden juga memiliki refrensi lain dengan tujuan yang sama dari mendiang presiden Soekarno atau Manuel Kasieppo yang telah berjasa dalam perjuangan merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Mungkin juga presiden Gus Dur, menggunakan nama Papua, karena masyarakat setempat menganggapnya sebagai nama yang sudah lazim digunakan selama beratus ratus tahun sebelumnya. Pendekatan budaya seperti itu nanti kita uji kemanjurannya, dalam rangka menguatkan rasa Indonesia bagi setiap suku bangsa yang ada di Indonesia.

Apakah sepantasnya kita mengambil contoh dengan Provinsi Indonesia Nomor 27, Provinsi Timor Timur yang telah dirawat, dielus, dibangun dengan segala peluh keringat, tiba tiba ada kesempatan, lalu diadakan referendum, lalu Indonesia kalah, lalu nama provinsi itu diubah oleh bangsa baru itu dengan nama lain yakni “Timor LOROSAE”? Kita sendiri, mungkin harus mengatakan ini kasus yang berbeda, tetapi belum tentu demikian menurut sebagian anggota masyarakat dari etnik tersebut. Karena itulah masalah Papua bukanlah masalah sederhana, tetapi masalah yang sangat serius. Tulisan ini bertujuan mengkritisi model pendekatan yang dilakukan ketika Timor Timur menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Jika cara pendekatannya hampir sama dengan cara yang digunakan di Papua, maka sebaiknya kita membiarkan diskusi dan saran-saran dari para ahli dari berbagai bidang keilmuan, agar jangan berakhir seperti pada wilayah Timor Timur yang lalu.

Jaman telah berubah dengan cepat, dan setiap kejadian di dunia ini bahkan kejadian di luar angkasa akan terpantau dengan sangat cepat. Ada bagian-bagian yang diketahui oleh dunia internasional, tetapi tidak semua pengetahuan tersebut dipublikasikan sekarang juga. Mereka akan menunggu waktu yang tepat agar publikasi yang direncanakan berhasil guna dan menutup jalan bagi reaksi bagi pihak lain. Kehancuran Uni Sovyet tidak serta merta, melainkan didasarkan pada suatu siasat yang terstruktur dan massif dalam beberapa puluh tahun. Ambil contoh kasus Timor Timur adalah gumpalan kecil dari produk perang dingin antara Barat dan Timur. Setelah perang dingin berakhir, maka pihak yang dahulu menyetujui aneksasi tersebut tidak memiliki beban untuk mempertahankannya lagi dan dengan cepat Timor Timur lepas dari Indonesia.

PENDEKATAN PEMBANGUNAN.

Pemerintah kolonial Belanda pada sekitar tahun 1901 mulai melaksanakan apa yang disebut ethiche politiek atau politik balas budi. Dilaksanakannya politik etis tersebut berdasarkan desakan dari berbagai partai politik di Belanda, kalangan intlektual dan bahkan beberapa birokrat di negara jajahannya seperti Eduard Deuwes Dekker dengan nama samaran Multatuli. Pemerintah Belanda di Indonesia membangun ribuah sekolah dari tingkat SR (volkschool), Sekolah menengah (midlebareschool) bahkan sampai tingkat perguruan tinggi seperti Stovia dan Sekolah Tinggi Teknik di Bandung, kemudian menjadi ITB Ratusan ribu orang Indonesia mendapat pendidikan, mendapat informasi dan melahirkan kelas terdidik bangsa Indonesia, seperti Soekarno, Hatta, M. Yamin, Sahrir dan lain lain. Mereka inilah kelak menjadi tokoh pergerakan kebangsaan, tentu  saja setelah mereka mengenyam pendidikan.

Belanda juga membangun berbagai inprastruktur, berupa gedung sekolah, rumah sakit, rel  kereta api, stasiun bus dan kereta api. Belanda juga membangun jalan raya, bendungan, jembatan dan berbagai dermaga pelabuhan, bahkan juga membangun pabrik semen, pabrik gula, pabrik rokok, pabrik jamu dan membuat pasar. Bahkan istana Negara di Jakarta dan beberapa tempat lainnya juga dibuat oleh pemerintah Belanda

Pembangunan pendidikan, kesehatan dan inprastruktur lainnya, tentu saja sebagai sebuah keharusan oleh pemerintah baik oleh pemerintah Negara merdeka atau pemerintah kolonial. Beberapa ahli sejarah menolak pendapat tersebut, lalu berpendapat bahwa semua pembangunan oleh Belanda hanya untuk kepentingan industri bagi pengusaha Belanda saja, sedangkan saya berpendapat berbeda, karena Belanda tidak pernah berencana, pada suatu saat nanti akan meninggalkan Nederland Indie. Mereka menjalankan pemerintahan di Indonesia sama dengan yang berlaku di Eropah, mereka memerlukan pajak, tetapi juga membangun inprastruktur termasuk dunia Pendidikan, bahkan membentuk volksraad semacam dewan perwakilan atau DPR sekarang.

Hal ini perlu dikemukakan karena, pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial telah melahirkan generasi terdidik bangsa ini yang kelak merekalah yang menentang pemerintah Belanda dan menuntut kemerdekaan. Belanda tidak meminta kepada Soekarno atau pejuang lainnya untuk mengembalikan ongkos pendidikan yang telah diterima karena mengkritik pemerintah Belanda, karena tujuan pendidikan adalah untuk melahirkan generasi terdidik. Pada waktu saya menjadi pejabat pemerintahan di daerah, saya memberikan waktu dan bea siswa kepada banyak dokter dan sarjana yang ingin spesialis atau S2 dan S3. Ada sejumlah pejabat yang memberikan kritik pada saya, bahwa kebanyakan mereka yang telah menamatkan sekolahnya pada jenjang yang lebih tinggi akan pindah ke daerah lain. saya berargumentasi, bahwa ilmu yang diperolehnya dapat diterapkan pada daerah lain, karena bukankah daerah lain itu juga bagian dari Negara ini? Paling tinggi saya membuat ketentuan bahwa, mereka yang telah selesai dengan pendidikan yang lebih tinggi seperti dokter spesialis, agar menerapkan ilmunya di daerah saya maksimal tiga tahun lamanya.

Demikian pula pemerintah Indonesia, selama 25 tahun menjadikan Timor Lorosae menjadi pemerintahan Provinsi Timor Timur, telah membangun ribuan sekolah, bandara, jalan raya, kantor-kantor dan semua inprastruktur lainnya, sedangkan kolonialis Portugis selama tiga ratus tahun hanya mampu membangun 7 km jalan aspal. Akan tetapi kemudian daerah itu lepas dari Indonesia, lalu mereka menghidupkan kembali kebudayaan kolonialnya, yang berarti mereka lebih mencintai colonial Portugis dibanding dari Indonesia yang membangun dengan kekuatan penuh. Mereka lepas dan kita tidak menuntut mereka untuk mengembalikan biaya pendidikan dan pembangunan, dengan mana mereka bisa membaca dan menulis dan juga bisa berpolitik untuk kemerdekaannya. Tujuan pendidikan telah tercapai, semakin terdidik rakyat Timor Timur yang telah dijajah lebih dari 300 tahun oleh bangsa Portugis. Mereka tidak membuat kalkulasi dengan semua pembangunan, dan pengorbanan kita, mereka ingin merdeka saja. Sedangkan colonial Portugis selama 300 tahun, membiarkan saja orang Timor Timur dalam kebodohan, dengan menyuapinya bahasa Portugis dan agama Kristen, lalu mereka merasa lebih nyaman di bawah colonial ketimbang dengan saudaranya dari Indonesia yang begitu dekat jaraknya, lalu mereka menghidupkan kembali bahasa tuannya yang telah menjajahnya tiga ratus tahun.

Provinsi Irian Barat yang sekarang disebut Papua dan Papua Barat, selama lebih dari setengah abad lamanya senantiasa menjadi perhatian pemerintah. Bahkan statusnya dewasa ini menjadi daerah istimewa, yakni otonomi khusus dengan berbagai keistimewaan, termasuk pemusatan anggaran belanja pembangunannya. Banyak inptrastruktur dibangun, banyak jalan, Universitas, kesehatan, pertanian dan pertambangan. Banyak investor masuk, banyak kayu hutan dijual, banyak emas dan tembaga dikeruk dari bumi itu, lalu sejumlah orang Papua, berteriak meminta merdeka, organisasinya bernama OPM, Organisasi Papua Merdeka. Mereka menjadi pandai, karena sekolah, kesehatan dan keistimewaan. Mahasiswa dari Papua selalu diutamakan untuk mendapat beasiswa, tetapi mereka tetap menginginkan kemerdekaan, seperti kita yang dididik oleh Belanda, tetapi kita tetap menuntut kemerdekaan walau sangat berbeda latar belakangnya.

Banyak contoh lain di dunia yang melakukan referendum untuk kemerdekaan dari suatu wilayah Negara, misalnya Negara bagian Quebec di Kanada, Negara bagian Catalunya di Spanyol. atau Singapura dari Malaysia. Seringkali keinginan merdeka juga didasarkan pada latar belakang kebudayaan, seperti bahasa, agama atau sumber daya alam dan sejarah masa lalu. Tetapi ada beberapa negara merdeka, karena penjajahnya merasa tidak mampu membiayai daerah tersebut seperti Suriname dan Negara Negara kecil di Pasifik. Sedangkan Indonesia mencapai kemerdekaannya melalui perjuangan perang dan pengorbanan sejak kerajaan kerajaan terdahulu, seperti Perang Makassar, perang Aceh, perang Imam Bonjol atau perang Padri, perang Diponegoro, perang di Maluku. Perang-perang tersebut di Indonesia, lebih banyak disebabkan oleh perilaku colonial yang datang sambil membawa agama barunya Kristen, sedangkan orang Indonesia terlebih dahulu sudah menganut agama Islam. Kaum colonial menamai misinya sebagai misi suci (mission sacre), karena menganggap penduduk Indonesia belum menganut suatu agama tertentu. Karena itu juga ahli-ahli Belanda pada waktu itu, tidak memberlakukan hukum Belanda kepada orang Indonesia asli, kecuali untuk keturunan Cina, India, Arab dan semua masyarakat Barat atau orang kulit putih. Belanda menganggap agama Islam yang dianut penduduk asli sebagai adat istiadat saja. Orang Islam di Lombok dianggap beragama Sasak, sesuai dengan nama suku bangsa Sasak.

BAGAIMANA SEHARUSNYA MENGHADAPI KELOMPOK OPOSISI?

Dalam wawancara saya yang telah disiarkan di youtube (ADC CHANNEL), tentang KAMI, “jangan baper dengan terbentuknya KAMI”, saya menyerukan agar pemerintah tidak melihat secara negatif setiap adanya perbedaan dalam masyarakat. Bahkan dalam pemerintahan Orde Baru, sudah ada kelompok oposisi. yang artinya berbeda dengan pemerintah dan mengkritik pemerintah, seperti kelompok Petisi 50, ada forum demokrasi, ada gerakan gerakan yang dikelola oleh partai PDIP pada saat itu. Soeharto tentu saja tidak senang dengan hal tersebut, tetapi dalam kenyataannya gerakan tersebut dibiarkan saja dan tidak dilarang, termasuk HTI tetap dibiarkan. Pada tahun 1966 ada juga gerakan yang disebut KAMI dan KAPPI, yang berhasil menggulingkan Presiden Soekarno bersama unsur lainnya, demikian pula pada tahun 1998 rezim Orde Baru jatuh oleh demonstrasi mahasiswa dan pelajar serta kelompok LSM dan kelompok oposisi tak resmi. Mereka yang duduk di pemerintahan sekarang ini, mulai dari presiden sampai menteri menteri dan partai partai yang ada sekarang, tidak lain adalah hasil dari proses sejarah tersebut, hasil dari demonstrasi tersebut, akan tetapi wajar jika setiap penguasa melihat keadaan dari dirinya yang berkuasa, bukan dari segi kalangan yang beroposisi atau yang melakukan unjuk rasa.

KAMI yang digagas oleh beberapa tokoh nasional, telah dideklarasikan di beberapa kota, namun telah mendapat gangguan dari sekelompok orang yang di belakangnya tidak menutup kemungkinan dibiayai atau di fasilitasi oleh kekuasaan atau para pendukungnya. Hal itu menyimpulkan bahwa pemerintah menilai organisasi itu sebagai ancaman dan dapat mengganggu kestabilan politik. Pandangan saya terhadap hal itu berbeda, karena di mana gerakan kritis dari siapapun harus dinilai sebagai dinamika politik dalam Negara demokrasi. Pemerintah harus membiarkannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada. Demikian pula cara menangani kelompok sparatis hendaknya dilakukan dengan cara yang berbudaya, dengan menempatkan mereka sebagai manusia yang berbeda pandangan dengan pemerintah saja. Organisasi Papua Merdeka dalam sejarahnya, adalah nama yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk kelompok sparatis di Irian (sekarang Papua). Semakin diberi gelar yang buruk, tidak akan mengurangi aktifitas mereka. Misalnya KKB adalah singkatan dari Kelompok Kriminal Bersenjata. Mungkin sebaiknya kita tetap menggunakan OPM, Organisasai Papua Merdeka saja. Usahakan agar anggota kelompok oposisi tidak meninggalkan tanah air, agar dialog bisa dilakukan, dalam suasana persaudaraan. Bandingkan dengan kasus keracunan Navalnyi dari Rusia yang di elu elukan oleh orang Eropah, demikian pula seandainya Munir tidak tewas di atas pesawat karena diracun, bisa jadi beliau telah mendapatkan hadiah nobel perdamaian dari kelompok Negara negara Barat yang memiliki hadiah itu dan akan memberikannya pada siapa saja yang dianggap berperan dalam masalah masalah dunia, padahal menurut pemerintah negara asalnya mereka hanyalah seorang pembangkang yang kerjanya hanya mengritik pemerintah saja. Pemerintah yang anti kritik adalah pemerintah yang lemah dan anti demokrasi.

Kelompok LSM atau perorangan seperti Veronica Koman, seharusnya jangan ditekan dengan sangat keras, karena saya yakin seandainya dia peduli pada penderitaan masyarakat Papua, maka hal itu harus dianggap sebagai hal yang biasa saja, karena humanisme dan hak asasi manusia. Semakin ditekan, semakin besar perhatian masyarakat internasional pada yang bersangkutan, demikian akhirnya juga semakin tajam kritik dari pihak lain terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia. Para pegiat HAM dari anak-anak muda belum tentu mencerminkan sikap anti Indonesia, karena itu mungkin berlebihan jika paspornya dipermasalahkan dan dana pendidikannya minta dikembalikan. Jika mereka tinggal di luar negeri sangat mudah bagi mereka berkordinasi dengan sesama temannya diseluruh dunia, dan sangat mudah mendapat dana dari berbagai donor yang sangat peduli terhadap masalah masalah HAM. Oleh karena itu metode yang harus dikembangkan pemerintah adalah dialog yang terus menerus dalam suasana persaudaraan.

Pemerintah seharusnya punya pendirian yang kuat dan tidak dapat diprovokasi oleh media social dewasa ini, yang tidak peduli akan segala akibat negatif dari infomasi berlebihan yang kontraproduktif Jika seandainya mereka terlibat dalam tindak criminal, akan tetapi sangat bersentuhan dengan isu hak asasi manusia, maka pemerintah sebaiknya memilih jalan tengah dan bukan menghilangkan substansi isu awal. Cara ini adalah bagian dialog, sementara masalah kriminalnya tetap mengacu pada hukum acara pidana. Saya mengambil contoh betapa sigapnya polisi mencari dan mengejar terduga pemerasan dan pelecehan di bandara SUTA yang dilakukan petugas kesehatan, padahal kasus tersebut adalah delik aduan, sementara Haarun Masihu dan pembakaran gedung kejaksaan Agung belum tuntas benar. Contoh kasus ini sangat penting untuk menghindari anggapan bahwa penegakan hukum di Indonesia terlalu kental nuansa politiknya. Sekali lagi kita harus berhati hati menanggapi setiap informasi yang berkaitan dengan isu hak asasi manusia, dimana saja, bukan hanya di Papua. Kasus kasus yang berkaitan dengan pembunuhan politik dan penghilangan nyawa aktifis seperti mahasiswa, seniman dan aktifitas lainnya seperti Munir dll, seperti tak ada ujung penyelesaiannya, kelak akan menumpuk menambah beban pemerintahan dalam sorotan dunia internasional. Kasus munir misalnya, akan tetap diperbincangkan, tidak ada sangkut pautnya dengan lampau waktu, sama dengan kasus nazi Jerman yang masih diadili sampai sekarang walaupun sudah mencapai waktu delapan puluh tahun lamanya.

BEBERAPA SARAN.

Dalam penanganan masalah keamanan di Papua, menurut Undang Undang, adalah tanggung jawab Kepolisian. karena masalah keamanan dalam negeri. Akan tetapi pihak polisi dapat meminta bantun TNI untuk masalah tersebut. Dengan demikian tanggung jawab utamanya ada di tangan Kepolisian, sementara TNI hanya bersifat membantu saja. Hal ini harus dicermati untuk menghindari usaha mengadu domba antara polisi dan TNI. Sifatnya membantu, berarti digaris belakakangan, atau bantuan inteljen, bantuan logistik atau transportasi.

Untuk menangani masalah kecil tidak memerlukan pengerahan pasukan yang besar, karena hal tersebut memperlihatkan kemampuan aparat keamanan kita yang masih lemah. Bandingkan dengan kasus Santoso di Poso, teroris dengan anggauta yang jumlahnya kurang dari dua puluh orang dengan persenjataan minim, apakah perlu dikerahkan satu batalyon tentara dan polisi? Mengapa Sanana Gusmao tokoh pretelin di Timor Timur yang tinggal di ibu kota selama berpuluh tahun, tak mampu di deteksi oleh ABRI kita pada waktu itu? hal itu karena beliau dilindungi oleh keluarga dan suku bangsanya. Tidak menutup kemungkinan OPM di Papua juga sama, karena itu janganlah dipandang sederhana masalah ini, Karena itu sebaiknya peranan ilmu pengetahuan dan teknologi lebih dikedepankan ketimbang mengerahkan lebih banyak pasukan yang kurang berpengalaman dalam perang gerilya.

Kadangkala kita abai dengan informasi yang sangat rahasia. Seringkali para pejabat Indonesia dengan bangga menyiarkan kontrak senjata yang dibeli dari luar negeri, seperti berapa pesawat F 16, berapa pesawat Sukoy, berapa kapal selama dsb. Bukankah hal tersebut termasuk rahasia militer?. Demikian pula jika ada angguata tentara atau polisi yang tewas di Papua, tidak perlu disiarkan di muka umum, karena hal itu akan menambah semangat bagi para anggauta OPM. Demikian pula jika ada anggauta OPM yang tewas tak perlu diumumkan, karena mereka sendiri tahu anggautanya yang tewas. Bandingkan ketika rudal Iran menghantam habis pangkalan AS di Irak, Amerika tidak pernah mengakui berapa tentaranya yang tewas, hanya peti matinya yang dibawa ke Amerika dan di tanam di makam pahlawan.

Pada suatu hari kedua belah pihak dapat mencocokkan jumlah anggautanya yang telah gugur atau hilang atau disandera, hal mana juga dapat dijadikan sebagai bagian dari penyelesaian masalah jika waktunya telah tiba, dimasa depan. Akhirnya, saya yakin masalah Papua dapat diselesaikan dengan baik, bilamana pemerintah lebih banyak lagi mendengarkan dan melibatkan pikiran orang orang Papua. Orang Papua dewasa ini sudah banyak yang berpendidikan tinggi, para ahli, guru besar dan kaum terdidik lainnya. Bukankah itu hasil dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah?. Kita tak perlu meminta mereka mengembalikan ongkos pendidikan yang telah diberikan, melainkan libatkanlah mereka dengan maksimal dalam kesetaraan sebagai bangsa Indonesia untuk menyelesaikan berbagai masalah yang sedang terjadi di negara ini, khususnya di Papua atau di Irian Barat.

Banyak pejabat pemerintah, seakan akan setia sepenuhnya kepada negaranya, tetapi bila suatu saat terjadi sebuah pemisahan diri atau refrendum, tidak mustahil merekalah yang pertama ikut dalam pemisahan diri itu, sepeti yang kita alami di Timor Timor. Kebanyakan tokoh tersebut juga terlibat dalam berbagai penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Karena itu kelompok pegiat hak asasi manusia, bisa jadi lebih bersih jika dibandingkan dengan para penjilat yang mengelilingi pimpinan negara ini. Karena itulah pimpinan negara agar terus mengontrol prilaku dan ucapan ucapan kariawannya yang dapat menimbulkan masalah yang lebih besar di kemudian hari.

Senggigi,11 Oktober 2020

Menampilkan lebih banyak

Artikel terkait

Tinggalkan Balasan

Close
Close