Opini dan Artikel
Trending

Nafsu Menghukum

Ketika saya menjadi Bupati, beberapa waktu yang lalu, saya menerima dua surat secara berturut turut.Kedua surat tersebut berisi perintah,agar saya selaku Bupati sesegera mungkin membuat Surat Keputusan yang isinya memberhentikan secara tidak hormat dan tidak memiliki hak pensiun terhadap puluhan ASN walaupun yang bersangkutan telah bekerja lebih dari tiga puluh tahun.

Mereka yang harus dipecat dengan tidak hormat, adalah mereka yang baru saja selesai menjalankan hukumannya di penjara karena diyakini korupsi keuangan negara akibat dari hukuman yang ditimpakan kepada anggauta ASN itu ia harus diberhentikan tidak dengan hormat Hukuman sudah dilaksanakan, denda sudah dibayar.Selama di penjara mereka telah kehilangan hak sosialnya, kehilangan kehormatan dan bahkan telah menjadi miskin karena denda yang harus dibayarnya. Lalu mengapa mereka harus diberhentikan? Tidak cukupkah hukuman yang diputuskan oleh pengadilan? Lama saya berfikir tentang hal itu,sampai saya berhenti menjadi bupati saya tidak pernah memberhentikan mereka dari pekerjaan sebagai ASN karena tidak sesuai dengan rasa kemanusiaan saya.

Dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, tertera kalimat kemanusiaan yang adil dan beradab serta melindungi segenap tumpah darah Indonesia, yang berarti para pendiri negara ini adalah orang orang beradab dan berperikemanusiaan. Ada rasa cinta dan kasih sayang yang menjadi landasan manusia Indonesia yang beradab menyongsong manusia Indonesia pada tingkat peradaban yang sempurna. Inilah Pancasila, inilah Negara kita yang tidak membedakan satu dengan lainnya diantara sesama warganegara.

Memang benar bahwa korupsi adalah kejahatan yang harus dihentikan dengan cara memberi hukuman kepada pelakunya Bahkan terdengar kata kata yang memilukan hati,yakni memiskinkan para koruptor. Kata ini pasti diluar konteks hukum dan perikemanusiaan. Demikian pula ungkapan tentang koruptor yang memiskinkan bangsa ini, hendaknya didukung dengan data data ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena pendapat umum di dunia berpendapat bahwa kepincangan ekonomi dan distribusi sumber daya ekonomi yang tidak adil menjadi salah satu penyebab kemiskinan, demikian pula sistem ekonomi liberal yang mengacu pada pertumbuhan semata mata, justru luput dari kritik para politisi di Indonesia. Memang korupsi adalah salah satu aspek yang mengganggu perekonomian, karenanya korupsi seharusnya masuk kategori kejahatan perekonomian.

Beberapa nelayan Indonesia yang memasuki teritorial Australia, diperlakukan dengan baik oleh aparat keamanan disana Setelah diadili dan diputuskan oleh pengadilan, mereka mendapat hukuman dan dipenjarakan dengan baik. Mereka diberi pakaian,makanan yang sehat dan uang saku untuk dibawa pulang. Bandingkan dengan nelayan asing yang memasuki wilayah Indonesia. Mereka diperlakukan dengan baik, tetapi tempat tinggalnya tidak baik. Kapal mereka dengan segala keganasan yang kita miliki ditenggelamkan dengan cara ditembak. Lalu menjadi rumpon dadakan di laut kita. Lalu dipertontonkan di layar kaca media televisi.

MELAMPAUI DAYA TAMPUNG.
Hampir pasti semua penjara di Indonesia menampung narapidana dua sampai tiga kali lipat dibanding sarana prasarana yang tersedia disetiap penjara di Indonesia Jika sebuah penjara memiliki kapasitas tampung sekitar 100 orang tapi diisi oleh narapidana lebih dari 300 orang, keadaan ini dikategorikan sebagai overcapasity (kelebihan muatan) menurut istilah moda transportasi di negeri kita.Kelebihan muatan menjadi pemandangan sepanjang tahun dipenjara seluruh Indonesia.Setiap hari menjadi pembicaraan umum,tetapi setiap hari jumlah penghuni penjara semakin berjejal dan bejibun.

Akibat dari terbatasnya ruangan untuk menampung narapidana, terjadi hal hal buruk yang menimpa narapidana, ditinjau dari segi kesehatan, keamanan dan mentaliteit para penghuni. Apa yang diharapkan untuk perbaikan,justru hasilnya menjadi lebih buruk.Ada ungkapan yang menyatakan bahwa penjara sekarang bukanlah tempat orang supaya bertaubat tetapi berubah sebagai lembaga pendidikan untuk meningkatkan kejahatan para anggauta yang memang asalnya jahat. Menjadi lebih tinggi kualitas kejahatannya. Untuk menguatkan pendapat ini, sudah banyak bukti, berbagai jenis kejahatan dapat dikendalikan dari balik jeruji penjara. Demikian pula seorang penjahat yang baru saja bebas dari tahanan dalam waktu tidak terlalu lama kembali melakukan kejahatan. Artinya memang tidak ada yang layak ditiru dan di dengar didalam penjara untuk memperbaiki diri mereka yang sedang tidak beruntung itu.

Kelebihan daya tamping dan tidak tercapainya tujuan penghukuman di penjara kita, tidak sesuai dengan rencana pembangunan fasilitas penjara dengan kerangka penegakan hukum, model penghukuman atas tindak pidana yang beraneka ragam jenisnya. Tentu saja bukan tugas hakim untuk memikirkan ada atau tidak ada tempat bagi orang orang terpidana dikurung, Dapat saja setiap kementerian terkait saling melempar tanggung jawab.Tetapi mengapa jumlah orang terhukum tumbuh tiga ratus persen dibandingkan dengan pertumbuhan sarana dan prasarana penjara. Apakah jumlah orang Indonesia yang jahat berlipat ganda dibandingkan dengan masa yang lalu? Jika jawabnya ya, maka Negara kita sudah berubah menjadi negara bandit. Tetapi setiap pelanggaran yang tidak layak dipenjarakan, tetapi tetap dibawa ke penjara,maka nafsu menghukum lebih kuat dibandingkan dengan nafsu memperbaiki manusia Indonesia kita.

GESTICHTENREGLEMENT.
Pemerintah klonial Belanda melalui Stbl. 708 pada tahum l917, telah membuat gestichtenreglement atau reglemen atau aturan yang berkaitan dengan penjara. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Menteri Kehakiman melalui Keputusan tanggal 25 -2-l946 No.G.8/230, menetapkan Peraturan tentang mengurus dan mengawasi penjara penjara di Indonesia. Baik gestichtenreglement maupun Peraturan Menteri Kehakiman tentang penjara telah diubah berkali kali sesuai dengan perkembangan jaman.Perhatian dunia internasional juga tidak luput karena semakin meningkatnya kesadaran akan hak hak kemanusiaan ummat manusia di bumi ini.

Dalam pasal pasal reglemen penjara, masalah yang kita bicarakan diatas sudah menjadi pokok pikiran yang sangat manusiawi. Misalnya tentang kesehatan orang orang di penjara, makanan, hak hak untuk mendapat pelayanan yang memadai bagi para narapidana. Misalnya pada pasal 79, kewajiban setiap penjara menyediakan seorang dokter penjara. Dokter memeriksa kesehatan setiap terpenjara. Pasal 84 sampai pasal 88 yang intinya setiap orang terpenjara/narapidana disediakan makanan yang sehat, minum air yang bersih bahkan pada pasal 86 harus disediakan sekali dalam sehari air panas untuk mandi. Pada pasal 93, narapidana dibolehkan menyediakan makan dan tempat tidur sendiri dan boleh membeli segala apa yang dapat meringankan penderitaannya selama didalam penjara. Demikian pula dalam pasal lain, peraturan ini setiap orang dipenjara agar diberi kesempatan selama satu jam setiap hari berjalan jalan didaerah penjara yang sudah disiapkan.

Isi pasal reglemen penjara ini masih tetap dipertahankan di hampir semua negara demokrasi didunia. Teman saya di Darwin Australia, menceritrakan beberapa nelayan Indonesia yang ditahan merasa betah di penjara, karena makanannya sangat baik, dapat berolahraga dan dalam lingkungan yang sehat .Ada beberapa pemeo, orang Aborijin yang kurang pekerjaan sengaja membuat kesalahan agar dimasukkan kedalam penjara, karena mereka diperlakukan secara manusiawi. Reglemen penjara kita menyebutkan, para terhukum harus diperlakukan dengan cara kerahmanan, atau kasih sayang negara melalui perlakuan para petugas, menyebabkan perubahan perilaku orang orang terpenjara menjadi jauh lebih baik, bukan dengan cara menyiksa melalui tempat yang kurang sehat, makanan yang buruk, air dan sanitasi yang kotor. Hal ini terjadi di Indonesia karena terlalu banyak orang dihukum,karena terlalu tinggi nafsu untuk menghukum sehingga jumlah orang hukuman terus meningkat tajam, sementara untuk memperbaiki kadaan masih rendah.

HUKUMAN ADAT.
Di kota Mataram, khususnya di kelurahan Dasan Agung ada cara menghukum yang lazim disebut “maling topat”,untuk peristiwa peristiwa yang berkaitan dengan kesusilaan, perzinahan dan sejenisnya. Di Lombok Utara, khususnya dikalangan masyarakat yang menganut agama Budha, hukumannya disebut ”menyowok gubuk” atau membersihkan kampong dari noda yang dilakukan oleh warga kampong. Di desa Kuranji, Kecamatan Labuapi. Lombok Barat, seorang yang melakukan perbuatan pidana diasingkan ke teben, daerah hutan di Sekotong. Di Baduy Dalam esseorang yang melakukan perbuatan tercela juga diusir dari kampong.

Contoh diatas adalah hukuman adat yang lebih mendalam, dibandingkan dengan dipenjara. Di Bali seorang yang melanggar adat pastilah dikeluarkan dari banjar, hal yang sangat mengerikan bagi anggauta banjar di Bali. Demikian pula peristiwa maling topat dengan cara mengarak keliling kampong bagi dua sejoli yang melanggar adat, sungguh sangat berat dan memalukan bagi yang bersangkutan. Ini adalah contoh-contoh dari hukum adat yang sudah lama dilakukan di Indonesia. Namun bentuk hukuman adat ini kini mulai memudar, karena perkembangan jaman, lebih lebih dengan isu hak asasi manusia dan peranan hukum dan para penegak hukum di negara ini. Mengacu pada tujuan penghukuman mana yang lebih murah, mudah, dan berhasil guna jika dipergunakan hukum adat?

Undang undang Pemerintahan Daerah dan sekarang Undang Undang Pemerintahan Desa sebagai penjabaran dari pasal 18 B ayat 2,UUD l945 semakin memberi peluang untuk dihidupkannya lagi penyelesaian masalah masalah hukum ditingkat bawah agar memperhatikan dan mengacu pada ketentuan adat masing masing.Ini adalah solusi untuk mengurangi kepadatan isi penjara kita.

HUKUM ISLAM
Bentuk hukuman adat yang dicontohkan diatas hampir sama dengan tradisi memberi sangsi kepada pelanggaran yang dilakukan di Indonesia. Sangsi yang lebih ringan diberikan kepada pemeluk Islam, karena dipandang sebagai diluar”darul Islam” sebagai masyarakat yang baru masuk Islam, hal ini sejalan dengan pandangan Prof. Dr. M. Koesnoe, SH mengenai hukum rajam pada praktik zina dalam beberapa kasus .perkawinan Sasak dimasa lalu. Teori receptio in complexu yang menyimpulkan bahwa hukum adat pada hakekatnya adalah hukum Islam yang diterapkan secara hati-hati dan selektif. Sayang sekali nafsu menghukum juga menjangkiti pengadilan agama kita dengan menerima semua aduan masyarakat yang pada dasarnya dapat diurus oleh masyarakat itu sendiri. Misalnya di Kelurahan Kelayu, perkara warisan jarang di bawa kepengadilan, karena ahli-ahli tentang faraid di kelurahan tersebut tempat masyarakat bertanya lalu mengambil keputusan secara adat sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Nafsu menghukum, senang melihat penderitaan orang lain, bukankah sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh para penjahat? Bukankah dengan kasih sayang, seorang penjahat akan lebur dalam rasa penyesalan dibandingkan bertumpuk amarah dan kebencian? Tidak cukupkah seorang ASN yang sudah dipenjara, sudah membayar denda, sudah hilang harga dirinya? Bukankah tugas negara untuk mencarikan lapangan kerja bagi setiap warga negaranya?

Selong, 14 Oktober 2018

Moh.Ali BD.

Menampilkan lebih banyak

Artikel terkait

Tinggalkan Balasan

Close
Close