Opini dan Artikel
Trending

Kampanye Damai Made In KPU

Di bawah sebuah tenda sederhana, di bagian depan pasar Labuan Haji sekitar tahun 1962, seorang pedagang obat berpidato berapi-api tentang kehebatan obat dagangannya. Saya yang baru SMP terpesona dengan pidato si dagang obat yang kemudian hari saya kenal sebagai Amaq Sari. Rupanya bukan hanya saya remaja yang terpukau dengn pidato dan penampilan dagang obat yang hebat itu, karena setelah bubar ternyata beberapa remaja teman saya telah ikut larut dalam pidato Amaq Sari. Amaq Sari sedang berkampanye. Dia sedang mengusahakan barang dagangannya, agar lebih banyak orang membeli untuk mendapat keuntungan baginya sehingga ekonomi dapat berkembang dengan baik.

Secara tak sengaja, di tahun 1969 saya berjumpa dengan Amaq Sari di sebuah hotel sederhana disekitar Ampenan Utara, Amaq Sari sedang membungkus kapsul obat murahan yang baru dibelinya dari toko obat di Cakranegara. Kapsul obat (entah obat penyakit apa), dibelinya satu botol berisi 100 tablet, lalu dibungkus dengan plastik kecil berisi dua butir kapsul. Bungkusan inilah yang dijual kepada masyarakat melalui bungkus pidato yang dilebih lebihkan. Ketika saya menanyakan tentang hal itu, Amaq Sari dengan mantap menjawab, bahwa yang dilakukan adalah halal, ketimbang saya mencuri. Memang saya salah tetapi siapa suruh mereka bodoh? Amaq Sari tertawa terbahak-bahak.

Di Indonesia, setiap pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, diadakan kampanye. KPU sebagai pihak penyelenggara dengan kewenangan yang melekat padanya lalu mengarang berbagai ketentuan yang berkaitan dengan segala tetek bengek termasuk berkampanye. KPU sebagai sebuah lembaga di luar pemerintah membuat aturan-aturan yang bersifat memerintah. PKPU adalah contoh ketentuan ketentuan yang dibuat oleh lembaga itu yang harus diikuti oleh para pecandu politik di negeri ini. Tentu ini berbeda dengan peraturan peraturan Menteri Kesehatan tentang pecandu narkoba atau rokok yang mengandung nikotin yang berbahaya itu. Atau berbagai peraturan pemerintah tentang penjabaran Undang-Undang. PKPU telah membuat heboh percaturan politik Indonesia setelah lembaga tersebut membuat PKPU yang melarang calon legislative dari orang yang pernah dihukum karena kasus korupsi. Walaupun PKPU tersebut sudah dibatalkan oleh MA, namun hal tersebut menunjukkan preseden buruk dari lembaga KPU tersebut, termasuk tata cara kampanya yang dibuatnya menjelang pilpres yang akan datang.

PRESIDENSIAL, OPOSISI dan KOALISI
Pemerintahan di Indonesia bentuknya presidensial. Menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden. Presiden tidak dapat dijatuhkan/diberhentikan melalui mosi tidak percaya oleh parlemen. Karena itulah tidak dikenal istilah oposisi apalagi koalisi. Koalisi baru terbentuk bilamana partai yang memenangkan pemilihan umum, tidak memenuhi syarat jumlah perolehan suara di parlemen, barulah partai tersebut mengajak partai lain berkoalisi untuk membentuk kabinet. Ini hanya ada dalam sistem parlementer di negara negara Eropah Barat. dan beberapa negara lain di Asia. Koalisi yang dimaksud di Indonesia adalah bagaimana satu partai bergabung dengan partai lain agar memenuhi syarat 20% anggota DPR supaya dapat mencalonkan seorang presiden. Setelah pemilihan selesai, istilah koalisi tersebut sudah tidak berlaku lagi. Misalnya PDIP yang jumlah anggota DPR nya mencapai 20 % tidak perlu melakukan koalisi. Oleh karena tidak dikenal dalam tatanegara manapun, maka koalisi capres 2019 di Indonesia sebaiknya disebut sebagai kerumunan saja, dimana sejumlah orang atau kelompok orang berkumpul untuk mencapai tujuan yang bersifat sementara.

Walaupun dalam sistem ketatanegaraan kita tidak mengenal oposisi, tetapi UUD kita menghormati kebebasan berpendapat, lebih-lebih lagi setelah reformasi pada tahun 1998 yang lalu. Yang menjadi dasar dalam berpolitik, berbangsa dan bernegara adalah kebebasan yang diatur oleh UUD kita. Pemilihan presiden langsung adalah konskwensi dari kebebasan yang diatur UUD 1945 pasca amandemen. Jika ada satu kerumunan orang berhadapan dengan kerumunan yang lain untuk tujuan yang sama misalnya menjadi presiden, tetapi berbeda pandangan politiknya, konsepnya atau idiologi pembangunannya, maka akan terjadi adu argumentasi di antara mereka. Celah inilah yang dipergunakan menjelaskan kepada calon pemilih dan diberi tajuk kampanye. Akan tetapi jika kerumunan itu hanya punya tujuan sederhana dan sangat terbatas, seperti kerumunan menonton sebuah kecelakaan lalu lintas, maka hal itu tidak perlu ada sosialisasi atau kampanye untuk mendapat pendukung atau peserta.

Mungkin KPU melihat dari sudut pandang yang kedua, yakni seperti kerumunan yang bersifat sederhana dan dalam waktu yang singkat saja. Agar disebut sebuah perhelatan penting, maka dibuat berbagai kegiatan yang sesungguhnya adalah sesuatu yang tidak punya arti apapun. Kampanye damai, kampanye damai. Damai itu apa? KPU bukan juru damai. Memang tujuannya baik, tapi caranya tidak baik. Coba anda perhatikan bagaimana teknik mencabut nomor urut para peserta pemilihan. Apakah perlu berbelit-belit? jawabannya sederhana, agar peserta sama haknya. Apakah dengan cara melempar sebuah koin tidak sama artinya? Pokoknya KPU pasti bisa menjawab setiap pertanyaan. Tanya kepada KPU tentang upacara melepas burung dara, Tanya KPU tentang pawai kampanye damai, Tanya tentang penanda tanganan setiap calon diatas papan besar yang dihadiri oleh segenap panglima dari segala penjuru. KPU seperti politisi yang pandai bersilat lidah. Bukankah KPU dibentuk oleh rezim reformasi untuk menciptakan pemilu yang demokratis, jujur dan adil?

Untuk mendapatkan suatu pemerintahan yang dipilih secara demokratis, jujur dan adil, diperlukan kebebasan untuk mendapatkan inti tujuan tersebut. Caranya adalah agar kita mendengarkan dengan seksama setiap ungkapan dan kritik dari setiap kelompok yang berbeda yang sedang memperjuangkan kebaikan bagi bangsa ini. Adalah wajar jika petahana itu dikritik, karena dia sedang memerintah. Tetapi tidak wajar jika petahana minta ditunjukkan solusi dari sipengkritik, Sudah logis bahwa kritik itu ada solusinya bila lawan dia menang dalam pemilu nanti. Kritik itu harus ada pada setiap Pemilu, bahkan pada tingkatan yang paling rendah sekalipun seperti pemilihan Kepala Kampung di Lombok. Selalu ada alassan kritis untuk mengganti seorang pemimpin, walaupun gayanya berbeda misalnya melalui bisik-bisik dikerumunan orang disepanjang lorong kampung, tentang berbagai kecurangan yang dilakukan oleh si petahana kadus tersebut.

Kampanye damai yang diciptakan oleh KPU, bertujuan untuk kebaikan menurut rumusan sederhana dari orang yang melihat perbedaan sebagai sesuatu yang berbahaya, lebih lebih dibumbui dengan racikan keamanan, kesatuan dan stabilitas. Dua hal yang sangat berbeda, karena KPU hanyalah penyelenggara atau semacam panitia biasa dalam setiap kegiatan agar terselenggara dengan baik. Memang apa yang dilakukan oleh KPU sekarang membeo pada tradisi yang dilakukan oleh para pendahulunya. Meniru adalah sesuatu yang paling gampang, karena tidak perlu pusing berfikir walau untuk perbaikan. KPU merasa lembaga penting di negeri ini, lalu membuat apa saja yang dianggap benar, walau tidak bermanfaat untuk bangsa yang kurang sehat ini. Dimasa lalu, kata kampanye sering diganti dengan propaganda. Kata propaganda berasal dari kata Latin propagare, yang berarti menyiarkan. Dewasa ini istilah propaganda kurang popular, karena dianggap cendrung monologis. Masyarakat modern lebih memilih dialogis? Apapun metode dan istilahnya, tetapi dalam propaganda, atau kampanye adalah logis menimbulkan pro dan kontra. Itulah hakekat demokrasi.

KRITIK DIRI
KPU membuat peraturannya sendiri, tentang larangan untuk menjadi calon legislatif bagi mereka yang pernah berurusan dengan korupsi dan dihukum. KPU tidak punya landasan hukum yang kuat, karena itu PKPU tersebut dibatalkan oleh MA. Sementara partai-partai yang ingin sok menjadi partai yang bersih ikut-ikutan mendukung konten PKPU itu. Politisi di negeri ini dan para pegiat anti korupsi mendukung PKPU. Mungkin pandangan pegiat anti korupsi lebih murni ketimbang para politisi yang telah banyak menjadi penikmat korupsi di negeri ini. Pandangan LSM pegiat anti korupsi dan KPU perlu mendapat kritik dari semua pihak, agar terdapat suatu pertimbangan yang adil dan benar.

Orang yang korupsi yang sudah dihukum, mana lebih buruk dengan yang belum mendapat kesempatan korupsi? Pihak yng menentang, pasti beranggapan bahwa orang korupsi seperti penjahat kambuhan sedang orang yang belum ditahan adalah orang suci, karena itu mereka diperbolehkan menjadi caleg. Perlu diingat bahwa UU anti korupsi kita memaknai korupsi sebaga perbuatan yang menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain. Oleh karena keputusan seorang pejabat publik menguntungkan orang lain, maka pejabat tersebut dihukum karena korupsi. Seharusnya karena kebijaksanaan tersebut kerugian negara dikembalikan kepada negara, sementara pejabat publik tersebut diberikan hukuman administrasi. Kelompok ini banyak menjadi penghuni penjara sekarang. Mereka dari kelompok seperti ini juga yang dilarang oleh PKPU tersebut. Para politisi dan KPU mempertontonkan kesalihan palsu di tengah maraknya praktik korupsi di negeri ini. PKPU dibatalkan MA, partai politik berkilah kita harus taat pada putusan MA. Ketika belum diputuskan, partai politik berkampanye mendukung PKPU untuk menunjukkan bahwa partainya dari kelompok anti korupsi, Inilah Indonesia, inilah patrai politik di Indonesia.

Baik patrai mupun KPU, sebaiknya melakukan kritik diri. Misalnya sudah berapa komisioner KPU dari tingkat pusat sampai ke daerah yang telah diputus pengadilan lalu mendekam di hotel prodeo? Sudah berapa anggota lembaga iu dipecat oleh DKKPU karena melanggar kode etik? Beberapa mantan ketua KPU di daerah ditarik menjadi calon kepala Daerah, karena ada anggapan bahwa anggota komisioner KPU dapat diatur untuk menentukan prolehan suara disetiap ada pemilihan Kepala Daerah maupun presiden dan anggota legislatif. Jika hal itu benar, maka KPU sesungguhnya episentrum korupsi politik Indonesia. Oleh karena itu sebaiknya KPU memeriksa dirinya apakah memang meraka dijalan yang benar. Apakah layak KPU dan partai berbicara tentang anti korupsi jika di dalam sanubari dan air liurnya penuh bakteri dan kuman kotor korupsi? Mereka sebaiknya menjalankan tugasnya dengan baik, bukan membuat kontestasi popularitas yang berujung pada hasrat politik di kemudian hari.

Kampanye damai yang dibuat oleh KPU adalah sebuah omong kosong besar. Semua anggaran KPU bersumber dari keuangan Negara. Ada hubungan batiniah di antara kedua pihak tersebut. Anggaran KPU yang besar disalah gunakan untuk hal hal yang tidak substantive, karena dari kegiatan tersebut ada juga pendapatan dari setiap yang terlibat didalamnya. Anggaran KPU itu besar, tetapi politisi Indonesia tidak mengkritisinya karena takut dikatakan sebagai kelompok oposisi. Kelompok yang tak pernah ada di negara ini.

Amaq Sari dari Lombok Timur, seorang tokoh pedagang obat pasaran, telah mengajarkan kepada kita tentang kejujuran. Kampanye yang dilakukan dengan sederhana dan menggunakan modal sendiri yang pas-pasan mengakui melakukan kampanye untuk mendapat keuntungan untuk menghidupi keluarganya di desa Keruak. Memang obat yang dijual belum tentu dapat menyembuhkan segala penyakit, namun salah satu penyakit pasti dapat disembuhkan oleh obat Amaq Sari. Dalam hati Amaq Sari ada sekeping penyesalan, mengapa saudaranya orang Sasak begitu bodoh dan tetap percaya pada kampanyenya? Itu di masa lalu, kita orang yang hidup dewasa ini sayogianya lebih meningkat dari dunia Amaq Sari yang saya muliakan itu.

3 Oktober 2018

Ali BD

Menampilkan lebih banyak

Artikel terkait

Tinggalkan Balasan

Close
Close