Opini dan Artikel
Trending

Partai Doeloe dan Kini

Dibanding dengan Negara negara lain di dunia, negara kita tergolong sangat lamban memasuki jaman kemajuan terutama keberadaan organisasi massa dan partai politik. Baru pada tahun 1905, Haji Samanhudi mendirikan Serikat Dagang Islam (SDI) kemudian pada tahun 1911 menjadi Partai Serikat Islam. Sebelum itu tidak dikenal adanya organisasi modern apapun di Indoensia. Walaupun demikian diketahui sejak lama sudah ada organisasi adat seperti banjar atau subak di Bali atau ulu-ulu maupun ponpes dan organisasi pengajian yang tidak tersusun dengan baik.

Adanya kesadaran berorganisasi di Indonesia, pada awal abad XX tidak datang dengan tiba-tiba. Ratusan tahun sebelum kelahiran partai di Indonesia memang telah terjadi berbagai pergolakan di banyak tempat di Hindia-Belanda (Indonesia). Pergolakan bersenjata yang dilakukan bersifat lokal, seperti di Aceh, Sulawesi, Mataram, Maluku dan lain-lain tempat di Indonesia. Pergolakan yang dilakukan dengan terus menerus menimbulkan reaksi dari berbagai organisasi sosial dan partai politik di negeri Belanda. Mereka mengkritik kerajaan yang membiarkan tanah jajahan hanya menjadi sapi perah, tanpa memberi imbalan apapun terhadap penduduk yang dijajah.

Mr. Th. Van Deventer menulis di majalah de Gids, No. 63, pada tahun 1899,sebuah artikel berjudul “Een Eerschuld” atau utang kehormatan, telah menimbulkan perasaan tidak puas terhadap pemerintah Belanda dengan reaksi kaum intlektual dan partai partai oposisi di Belanda. Inti dari laporan De Gids adalah sebuah kritik terhadap praktik kapitalisme atau ekonomi liberal yang dilakukan oleh pemerintah Belanda di tanah jajahannya. Politik ekonomi liberal yang dilakukan di Indonesia dahulu mendapat reaksi keras dari kaum intlektual, karena telah banyak menimbulkan kemiskinan bagi rakyat Indonesia. Memang benar dari praktek liberalisasi ekonomi, pemerintah Belanda memperoleh pajak yang jumlahnya terus meningkat. Akibat dari pandangan para pengkritik pemerintah itu, maka lahirlah apa yang disebut sebagai politik balas budi atau politik etis.

Pada tahun 1901, ratu Belanda melontarkan gagasan yang berpandangan bahwa Belanda harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi dan sosial dan memberikan lebih banyak lagi otonomi bagi daerah jajahan. Sejak saat itulah, di awal abad XX, pemerintah kolonial Belanda mulai menggagas pendidikan dan kesehatan bagi kaum pribumi di Indonesia. Politik etis telah banyak memberi pengaruh pada tingkat intlektual bangsa Indonesia, termasuk kesadaran politik dengan mendirikan partai politik seperti yang diuraikan di awal tulisan ini.

Dalam banyak pandangan ahli sejarah, politik etis tidak lahir begitu saja, akan tetapi sebagai klimaks dari rasa tidak puas rakyat Indonesia dibawah penjajahan Belanda. Selama beratus ratus tahun. Bangsa Indonesia terus menerus melakukan perlawanan bersenjata terhadap kekuasaan penjajah di Indonesia. Oleh karena itulah politik etis dimanfaatkan dengan maksimal, suatu kesempatan yang datang dari pemerintah penjajah, walaupun dalam praktiknya sedikit sekali dari kalangan masyarakat awam yang dapat mengenyam pendidikan tinggi, kecuali dari kalangan kaum ningrat yang juga bekerjasama dengan pemerintah jajahan pada waktu itu (Sebagai pegawai rendah atau pejabat bawahan di daerah). Walaupun demikian banyak dari kalangan terdidik dari kaum priyai di kemudian hari menjadi pelopor pergerakan nasional di Indonesia. Tentu saja hal ini diluar agenda kaum Kolonial pada saat itu.

BERDIRINYA PARTAI-PARTAI.

Akibat dari politik etis pemerintah kolonial Belanda, banyak rakyat yang mengenyam pendidikan bahkan ada yang berpendidikan tinggi di Hindia Belanda menuntut ilmu sampai ke negeri Belanda. Lahirlah kelompok bangsa Indonesia berpendidikan,menjadi kelompok kelas menengah baru ditengah tengah Negara yang sedang dijajah. Kelompok ini selain belajar di kelas, juga menyempatkan diri membaca koran-koran di Belanda tentang pelbagai pergolakan di Eropah khususnya di negeri Balanda yang berkaitan dengan praktik kolonialisme di Indonesia yang telah diberi nama baru oleh Belanda menjadi Hindia-Belanda. Lahirlah semangat kebebasan, kemerdekaan, persamaan hak, anti penjajahan, anti penghisapan atas kekayaan bangsa Indonesia, mereka ingin Indonesia merdeka. Mereka ingin kekayaan bangsa ini adalah untuk rakyat bangsa ini. Mereka ingin mengatur Negara ini tanpa ikut campur bangsa lain. Perjuangan bersenjata yang dilakukan diberbagai daerah telah gagal membuahkan hasil. Kini perjuangan politik akan dijadikan alat untuk mencapai tujuan diatas.

Mula-mula berdiri Partai Serikat Islam, dibawah HOS Cokroaminoto, Partai Nasional Indonesia, Partai Indonesia disingkat PARTINDO, Partai Indonesia Raya (Parindra) (1935). Partai Islam Indonesia (1932), PKI dibawah Semaun (1916) dan banyak partai lainnya Mengaitkannya dengan perpecahan partai sekarang, juga di jaman permulaan lahirnya partai-partai di Indonesia memang, telah terjadi perpecahan. Perpecahan yang terjadi sebagian besar bersifat ideologis dan strategi menghadapi pemerintahan kolonial pada waktu itu. Misalnya perpecahan di tubuh PSII, karena ada unsur pengurus yang berbeda pendapat dalam hubungannya dengan koperatif atau non kooperatif dengan pemerintahan kolonial. Partai PNI terpecah menjadi PNI Baru dan Partai Indonesia (Partindo). Jangan lupa bahwa perpecahan partai partai itu disebabkan ikut campurnya pemerintah kolonial Belanda dengan caranya sendiri. Hampir setiap kekuasaan politik dimanapun, tidak menghendaki kontrol yang kuat dari partai yang ada di parlemen. Untuk itulah banyak kekuasaan pemerintahan menghendaki agar partai tidak kuat dengan cara terpecah belah atau dengan cara massiv dipecah sehingga lalai memberikan kritik pada pemerintah. Bahkan ada kalanya pemerintah mendorong perpecahan, kemudian bersekutu dengan partai yang menurut pandangannya lebih bersifat koperatif.

Perpecahan partai-partai politik di jaman kolonial memberi kesan bahwa pemerintah pada waktu itu mempraktekkan politik adu domba atau devide et impera, Perpecahan ditubuh partai PNI yang didirikan oleh Soekarno, selain dipengaruhi oleh anasir yang disebut revolusioner juga berlaku pada partai Syarikat Islam yang melahirkan SI merah yang tertarik dengan slogan dari Partai Komunis pada saat itu dengan istilah progresif revolusioner. Kelompok kelompok dalam partai menginginkan kemerdekaan yang cepat, tetapi ada juga yang menginginkan secara evolusi dan bertahap. Gejolak partai di Indonesia di jaman kolonial juga dipengaruhi oleh pergolakan politik internasional yang dicermati oleh kaum terdidik di Hindia Belanda. Gagasan Indonesia merdeka lahir di era etische politiek antara tahun 1911-1945, sangat jauh jarak waktunya dibandingkan dengan negara negara maju di Barat, demikian pula jika dibandingkan dengan Jepang, salah satu Negara di Asia yang melakukan restorasi kearah kemajuan negaranya sejak 1905.

PARTAI DI JAMAN ORDE LAMA.

Sejak Indonesia merdeka (1945), pada dasarnya partai partai lama (Jaman kolonial) masih ada, tetapi di jaman Jepang kurang mendapat tempat dalam percaturan politik. Akan tetapi tokoh tokoh yang aktif dalam proses persiapan kemerdekaan melalui BPUPKI, juga adalah tokoh dan aktivis partai di Jaman Belanda. Karena itu alam yang berbeda, periode penjajahan dan periode kemerdekaan memiliki perbedaan orientasi.Terjadi kekosongan aktivitas kepartaian. Akhirnya pemerintah melalui maklumat pemerintah tanggal 10 November 1945, menganjurkan agar rakyat Indonesia boleh mendirikan partai. Akibat dari maklumat tersebut banyak lahir partai partai baru. Partai baru mulai menonjolkan identitas sektarianisme, seperti partai Islam, Partai Kristen, Partai Katolik, Partai Tionghoa dan lain lainnya.

Di jaman Orde Lama, ketika Soekarno menjadi presiden (1945-1965), presiden membagi tiga kelompok aliran politik dengan julukan NASAKOM (Nasional, Agama, Komunis), Era dimana Soekarno memerintah di Indonesia, masih dalam keadaan perang dingin, yakni dunia dibagi antara blok Barat dibawah pimpinan Amerika dan blok Timur dibawah pimpinan Uni Soviet (Rusia sekarang). Walaupun Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas aktif, tetapi semangat revolusi 1945 hampir senada dengan slogan slogan blok Timur yang anti imperialisme, kapitalisme, dan kolonialisme. Di era inilah PKI berkembang dengan pesat sebagai kekuatan baru di Indonesia. Partai itu akhirnya melakukan kudeta pada 1965, yang menjadi awal runtuhnya rezim Soekarno dan mulailah era baru Indonesia yang kita sebut sebagai Orde Baru. Orde Baru adalah sebuah kritik pada Orde Lama yang terlalu dekat dengan komunisme, dan menyebabkan merosotnya pembangunan di Indonesia.

PARTAI DI JAMAN ORDE BARU.

Pemerintahan Orde Baru dibawah Presiden Soeharto, berkonsentrasi pada pembangunan. Revolusi besar besaran dibidang pertanian dan industri melalui tahapan yang disebut PELITA 1 sampai PELITA 6, menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat pesat. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia 7,5-8 % /tahun. Sekolah didirikan di semua pedesaan (SD Inpres), pengenalan bibit padi baru dengan usia pendek, penggunaan pupuk kimia, pembangunan Puskesmas dan sarana lainnya. Di bidang politik? Pertama-tama Presiden Soeharto membubarkan PKI. Pada tahun 1973 partai partai melakukan pengelompokan menurut aliran dan ideologinya. Golkar yang merupakan gabungan dari berbagai kelompok profesi dan organisasi massa terhimpun di parlemen seperti layaknya sebagai sebuah partai, Sementara kelompok partai Islam yang terdiri dari Partai NU, Partai Parmusi, PSII dan Partai Tarbiah, berubah menjadi PPP (Partai Persatuan Pembangunan), Kelompok nasionalis terdiri dari PNI, IPKI, Partai Kristen dan Murba, berhimpun menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Partai ini pernah mengalami perpecahan mejadi PDI pimpinan Soeriadi dan PDI Pimpinan Megawati yang akhirnya menggunakan istilah PDIP (Perjuangan). Demikian pula PPP pernah megalami perpecahan ketika partai itu dipimpin oleh J.Naro dari unsur Parmusi yang mendapat perlawanan dari PPP dari unsur NU. Sekarang partai PPP masih terpecah dalam kelompok Muktamar Surabaya dan Muktamar Jakarta. Kedua kelompok ini tetap berbeda pilihan presiden untuk pemilihan umum tahun 2019 yang akan datang. Partai Golkar, partai Hanura juga berada dalam suasana perang dingin dalam baying-bayang perpecahan.

PARTAI SETELAH REFORMASI.

Pada tahun 1998, dimulai dengan adanya krisis ekonomi di Indonesia dan negeri lain di dunia, kaum pemerotes, gerakan mahasiswa dan LSM melakukan gerakan besar-besaran dengan cara menduduki gedung DPR/MPR. Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh wakilnya BJ Habibie. Era ini disebut reformasi yang menjadi tuntutan kaum demonstran. Kritik kaum demonstran lebih banyak ditujukan pada praktik demokrasi di Indonesia, dengan mengecilkan peranan partai tetapi memberikan dominasi pada satu golongan saja yakni Golongan Karya pada waktu itu. Pada jaman Orde Baru, peranan politik militer sangat kuat, terutama melalui Golongan Karya. Di era Orde Baru itulah ada istilah Dwi Fungsi ABRI.

Dua buah partai selain Golkar, yakni PPP dan PDI, selain mengalami perpecahan, tetapi juga mengalami krisis orientasi dan krisis ideologis. Akibat dari keadaan tersebut, maka pada zaman Orde Baru ada istilah, Cabang Golkar di PDI atau Cabang Golkar di PPP. Kedua partai tersebut senantiasa mengamini apa yang diinginkan oleh pemerintah melalui Golkarnya. Golkar itu partai yang dibuat dan dibesarkan oleh pemerintah. Itulah pandangan umum pada waktu itu. Ada kemiripan jaman sekarang, partai-partai yang mendapat jatah jabatan menteri pada pemerintahan presiden Jokowi juga menjadi tukang amin dari semua yang datang dari pemerintah. Jika di jaman Orde Baru partai tersebut pasti mendapat julukan yakni Cabang PDI di PPP, Cabang PDI di Nasdem, Cabang PDI di PKB dan seterusnya. Untungnya keadaan sudah berubah sehingga gelar itu tidak digunakan lagi.

Undang Undang tentang Partai Politik, yakni UU No. 2/2008 dan diubah lagi dengan Undang Undang No.2/2011 antara lain menetapkan tujuan dan fungsi Partai Politik. Hal ini tentu lebih baik dibanding masa Orde Lama dan Orde Baru, sebagai hasil dari reformasi politik tahun 1998 yang lalu. Ketentuan pada pasal 10 menentapkan bahwa tujuan Partai Politik adalah mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat Negara kesatuan Republik Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada juga tujuan khusus dari Partai Politik, yakni meningkatkan partisipasi politik anggauta dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan,memperjuangkan cita cita partai politik dan membangun budaya dan etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ada pemeo yang lazim menganggap partai-partai politik sekarang ini mengalami disorientasi dan disideologis oleh kebutuhan mendesak kalangan pengurus partai. Partai partai yang tidak memiliki modal yang cukup, tidak memiliki media, baik media cetak maupun elektronik, pasti akan menjadi partai gurem. Partai-partai yang mengandalkan retorika dan gagasan tanpa didukung kekuatan modal, akan tinggal sebagai fosil sejarah politik di Negara ini. Sebaliknya partai yang didirikan oleh para pemilik modal dan media, akan mempunyai harapan untuk eksis dan berkembang.

Pemerintah juga ingin membatasi banyaknya partai di parlemen dengan perangkap ”parliamantry threshold”. Pandangan sesat dan anti demokrasi ini, telah mengebiri hak politik rakyat. Di Negara mana didunia ini, gara-gara tidak memenuhi prosentase hasil pemilihan, seorang yang telah dipilih rakyat tidak boleh menjadi anggauta parlemen? Hakim MK juga telah kebablasan memaknai Undang Undang dasar lalu menjadi pendukung parliamantry threshold?

Lalu untuk apa orang berpartai sekarang ini ? Jawabannya seakan seperti para pejuang di jaman kolonial Belanda dahulu, klise penuh tipu daya. Memang tujuanya politik, ingin menjadi anggauta parlemen, dengan mana mereka dapat meraih kekuasaan. Dengan kekuasaan mereka dapat menjalankan misi dan cita-cita partainya, hanya jalannya berbeda. Dahulu tidak menggunakan uang dan media, hanya mengandalkan kesadaran dan persamaan pandangan politik, tetapi dewasa ini hanya partai yang punya uang akan memiliki suara di parlemen. Sudah berubahkah masyarakat bangsa ini?. Siapa yang mempengaruhi keadaan ini? Jawabannya berputar dalam ruang gelap dan kelabu. Itulah situasi partai partai dan politik kita saat ini.

Sebentar lagi, pada April 2009 akan ada pemilihan umum serentak, presiden, DPR, DPD, DPRDI dan DPRD II. Untuk pemilihan presiden, lebih bayak partai mendukung petahana dan partai baru. Partai pendukung petahana, dari kelompok yang sudah menikmati kue jabatan menteri. Partai baru yang lemah dan kurang modal mengadu peruntungan dengan mendukung salah satu kandidat, siapa tahu ada rezeki jatah menteri atau sekadar komisaris di BUMN Ini yang dimaksud dengan disorientasi dan disidiologis. Saya selalu tidak setuju dengan istilah pragmatisme. Terjadi pendangkalan pada ideologi dan cita-cita partai itu sendiri.

Indonesia menyambut Pemilihan Umum serentak April 2019. Di daerah kita NTB sudah mulai terpampang wajah-wajah lapar menjadi anggauta parlemen pusat maupun daerah. Mereka mengharapkan dukungan para calon pemilih. Mereka mulai memainkan berbagai teknik untuk memperoleh suara Para calon terbagi dua, ada yang bermodal ada yang minim modal untuk mengganti istilah miskin Ada petahana yang sudah ketagihan jadi anggauta, ada pemula yang berhasrat jadi yang terhormat. Yang petahana, gunakan dana aspirasi untuk mengingatkan para calon pemilih, walaupun itu dari uang Negara. Yang pemula menyusun seribu janji kalau terpilih.

Dahulu ada istilah “raos tekong” untuk janji berlebihan yang belum tentu benar dari seorang agen tenaga kerja yang akan dikirim ke Malaysia. Sebuah kritik kebohongan dari si tekong. Sekarang ada lagi kritik dengan nama ”raos caleg”. Tentu saja gelar ini tidak mewakili seluruh caleg. Namun demikian ungkapan yang berkembang di masyarakat pasti ada dasarnya.

Di jaman doeloe, partai didirikan untuk memperjuangkan cita-cita luhur bangsa Di jaman sekarang partai didirikan untuk menjadi lapangan kerja, memperoleh kekuasaan, menambah pundi-pundi penghasilan, memudahkan urusan pribadi dan keluarga,untuk memperoleh privilage, untuk disebut sebagai yang terhormat.

Selong, 20 Agustus 2018

Moh Ali BD.

 

Menampilkan lebih banyak

Artikel terkait

Tinggalkan Balasan

Close
Close